Nurvita Indarini – detikNews

 

Jakarta - Di jam-jam sibuk, umumnya kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek disesaki penumpang. Rupanya sedikit dari banyaknya pejabat di negeri ini tidak sungkan menggunakan KRL dan transportasi umum lainnya. Siapa saja?

1. Tb Soenmandjaja Rukmandis
Anggota DPR dari FPKS ini mengaku sehari-hari menggunakan angkutan umum untuk menuju Gedung DPR. Dari rumahnya yang terletak di Bogor, Kang Soenman, demikian dia biasa disapa, berjalan kaki menuju tempat angkot ngetem. Perjalanan dia lanjutkan menggunakan KRL hingga Stasiun Karet. Nah, dari stasiun ini, Kang Soenman memilih naik Kopaja 608 jurusan Blok M - Tanah Abang hingga ke Gedung Dewan.

Padahal kalau mau, Soenman bisa menggunakan Toyota Rush dan Suzuki APV yang terparkir di rumahnya. Namun dia lebih suka berangkat kerja dengan angkutan umum karena lebih irit. Berdesakan di KRL bukanlah masalah, karena Soenman bisa bertemu banyak orang untuk menyerap aspirasi.

2. Akbar Faizal
Politikus dari Partai Hanura, Akbar Faizal, juga salah satu pejabat yang menyimpan mobilnya dan memilih menggunakan kendaraan umum saat pergi ke tempat kerja. Akbar yang tinggal di Depok, Jawa Barat, tidak mau kehilangan banyak waktu di jalan karena macet. Itu makanya dia memilih menggunakan KRL.

Biasanya Akbar naik dari Stasiun KA Depok Lama dan turun di Stasiun Dukuh Atas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR dengan menumpang taksi atau ojek. Akbar menaruh mobilnya di Gedung DPR karena terkadang dia harus menghadiri kegiatan Dewan di luar Gedung DPR. Untuk diketahui, Akbar memiliki Honda Civic keluaran 2008 dan Honda CRV edisi 2009 yang dibelinya sebelum menjadi anggota Dewan.

3. Aus Hidayat Nur
Anggota DPR Aus Hidayat Nur juga salah satu penumpang setia KRL. Mengingat rumahnya terletak di Jalan Kelapa Dua Raya RTM Cimanggis, Depok, maka Aus menjadikan KRL sebagai kendaraan umum andalan. Selain lebih efektif dan efisien, Aus juga menggunakan KRL untuk menerapkan hidup sederhana.

Bagi pria yang lama berkecimpung di dunia bisnin multi level marketing ini, jabatan di DPR hanyalah 5 tahun. Karena itu tak sewajarnya jika lantas membuatnya menjalani gaya hidup mewah.

Biasanya politus PKS ini keluar dari rumah dengan menumpang sepeda motor anaknya hingga Stasiun Universitas Indonesia. Kemudian dia naik KRL hingga ke Stasiun Tanah Abang. Perjalanan ke Gedung DPR dilanjutkannya dengan menggunakan ojek. Namun bila kegiatan di parlemen tak padat, ia terkadang menggunakan Proton Exora, mobil produksi Malaysia yang dibeli dengan cara mencicil ini.

4. Bambang Widjojanto
Pria yang baru saja duduk di kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah penggemar KRL. Bagi Bambang, alat transportasi umum memang sudah sangat akrab baginya. Dia tak pernah gengsi menggunakan KRL atau ojek untuk mengantar dia ke tempatnya bekerja. Namun bukan berarti dirinya sama sekali mengharamkan mengendarai mobil.

Mengingat rumahnya di Depok Timur dengan kantor KPK yang di Kuningan, Jakarta Selatan, cukup jauh, maka KRL adalah pilihan transportasi yang paling rasional. Meski sudah jadi anggota KPK, dia akan tetap memprioritaskan memakai ojek atau KRL untuk bekerja.

5. Dahlan Iskan
Dahlan Iskan selama menjadi Menteri BUMN sedah dua kali terpergok menaiki KRL. Pada 5 Desember lalu, Dahlan menaiki KRL tanpa pengawalan. Kegiatan itu dilakukan Dahlan untuk melihat pelayanan dan operasional BUMN transportasi tersebut..

Kegiatan serupa dilakukannya hari ini, Jumat (23/12/2011) saat akan menghadiri sidang kabinet yang digelar di Istana Bogor. Mantan Dirut PLN ini naik dari Manggarai menuju Bogor. Setibanya di Stasiun Bogor, perjalanan ke Istana Bogor dilanjutkan dengan menggunakan ojek.

Masih ada beberapa pejabat yang terlihat bersahaja jika ditilik dari penggunaan kendaraan umum. Misalnya saja anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko. Saat ini dia tengah menyicil rumah sederhana dan tak segan ngojek ke kantornya di Senayan.

Anggota Komisi IX dari F-PDIP Nursuhud juga sejak dilantik jadi anggota dewan tetap memakai ojek. Dia mengaku punya mobil, tapi sering digunakan anaknya. Ojek menjadi pilihan dia lantaran bisa mengantarkannya ke Gedung DPR tepat waktu.

Dengan menaiki angkutan umum, para pejabat itu memang terkesan sederhana dan membumi. Meski beberapa dari mereka lebih mempertimbangkan efisiensi saat memilih menggunakan angkutan umum. Semoga pejabat yang naik angkutan umum ini semakin banyak, dan bukan hanya untuk meningkatkan citra.

Anda ingin menambah daftar pejabat publik yang gemar naik angkutan umum? Silakan sampaikan ke redaksi@detik.com

(vit/asy)

Sumber : detiknews.com, 23/12/2011 11:46 WIB

 

 

 

endang mushaffa

 Rachmadin Ismail - detikNews

 

Jakarta - Polri mengklaim sudah berupaya sekuat tenaga membersihkan internalnya dari praktik korupsi dan mafia hukum. Mulai dari perbaikan kode etik hingga pelatihan ESQ sudah dilakukan. Namun masih ada saja yang nakal.

"Kita sudah ikutkan ESQ 3 hari, nangis-nangis. Eh, keluar lupa lagi. Kita paksa ikut ESQ lagi, gitu lagi. Sudah bangkotan semua," kata Wakapolri Komjen Nanan Soekarna.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi panelis dalam seminar bertajuk 'refleksi dan proyeksi pencegahan dan pemberantasan mafia hukum di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/12/2011).

Menurut Nanan, upaya perbaikan internal tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi harus membuat semua anggota sadar dan berani untuk melawan praktik korupsi.

"Sekarang banyak Irwasda takut sama Kapolda, Irwasum takut sama Kapolri, takut dicopot," sambungnya.

Nanan menambahkan, pihaknya saat ini sedang berusaha keras agar kode etik Polri benar-benar dijalankan. Hasilnya, ada sekitar 150 polisi yang sudah dipecat karena melakukan pelanggaran.

"Silakan laporkan kalau ada atasan yang korup. Kalau dia dicopot, adukan ke Irwasum," tambahnya.

"Kami akan terus ikut antikorupsi," lanjutnya.

(mad/gah)

 

 

Sumber : detiknews.com, 14/12/2011 15:47 WIB

Anes Saputra - detikNews

 

Jakarta - Polri kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Wakapolri Komjen Nanan Soekarna meminta masyarakat tidak berkompromi dengan polisi yang korup dalam level mana pun.

"Kami harap tetap dikoreksi dan dilaporkan kalau ada polisi yang korup, termasuk saya. Mari mengawasi, menegur, melaporkan dan menindak untuk mencegah terjadinya korupsi," kata Nanan, Jumat (9/12/2011).

Hal ini diungkapkan Nanan dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

Nanan berharap acara peringatan hari Antikorupsi Sedunia ini tidak hanya formalitas semata, tapi dijadikan momentum untuk menolak korupsi.

"Mari kita satukan upaya untuk mencegah dan menolak korupsi, karena korupsi tak hanya kelalaian dari pimpinan, tapi juga ketidak beranian bawahan untuk angkat bicara mengingatkan atasannya yang korup. Untuk itu saya mengimbau agar kita berani mengingatkan," katanya.

Sebelumnya, Nanan meminta agar bawahan menolak perintah komandannya yang korup. Karena hal tersebut sudah dituangkan dalam aturan kode etik dan sudah merupakan komitmen bersama

"Menolak perintah atasan yang korup adalah hak bawahan. Kalau Anda dipecat gugat saja atasan Anda, jadi jangan malah turut serta," kata Nanan dalam sambutannya di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (7/12).

(nal/anw)

Sumber : detiknews.com, Jumat, 09/12/2011 10:16 WIB